Pemerintah Daerah Gelar Ramah Tamah Dan Buka Puasa Bersama

GempurNew.id.-- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar kegiatan ramah tamah sekaligus buka puasa bersama di lingkungan Pemkab Pesibar Tahun 2025, di Loby Lantai 1 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa, (04/03/2025).

Dedi Irawan menuturkan, hari ini tidak hanya menjadi sebuah momen penting bagi Bupati - Wakil Bupati Pesibar. Lebih dari itu, juga bagi seluruh masyarakat Pesibar. Menurut Bupati, Dedi Irawan, pihaknya hadir untuk meneruskan amanah kepemimpinan dan melanjutkan pembangunan daerah paling ujungnya Lampung itu.

"Kami juga menyampaikan rasa hormat kepada seluruh elemen masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta pihak- pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan pemerintahan sebelumnya. Kami berkomitmen untuk meneruskan program-program baik yang telah berjalan dan akan menghadirkan inovasi baru demi kemajuan daerah kita. Untuk itu mari kita bersama-sama menjaga harmoni dan membangun daerah dengan semangat gotong royong dan kebersamaan," ajak Bupati, Dedi Irawan.

Menurut Bupati, Dedi Irawan, momentum bulan suci ramadan kali ini adalah waktu yang tepat bagi untuk memperkuat Ukhuwah Islamiyah serta meningkatkan kepedulian sosial di antara sesama. Kegiatan tersebut bukan sekedar seremoni saja, tetapi juga ajang untuk mempererat tali silaturahmi, khususnya di lingkungan Pemkab Pesibar.

"Karenanya kami mengajak semua pihak untuk menjadikan bulan suci ini sebagai sarana introspeksi, meningkatkan kinerja, serta memperkokoh komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semangat kebersamaan dan nilai-nilai ramadan, seperti kejujuran, disiplin dan kepedulian sosial, hendaknya tercermin dalam setiap tugas dan tanggungjawab bersama," tukas Bupati, Dedi Irawan..( Izun/Gp)

Turun Lapangan dalam rangka monitoring tiga Wakil Bupati Pesisir Barat Turun Lapangan Memantau Titik Posko Siaga Satwa Liar

GempurNews.id., Krui Selatan -- Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., turun lapangan dalam rangka monitoring tiga titik posko siaga satwa liar, Rabu (18/12/2024) malam.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif mengatakan bahwa masyarakat Pesibar digegerkan sekaligus menimbulkan kekhawatiran terhadap adanya hewan buas Harimau yang belakangan sudah memangsa beberapa hewan ternak warga.

"Tiga titik posko tersebut yaitu di Pekon Pelita Jaya Kecamatan Pesisir Selatan, Simpang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH. Muhammad Thohir Kecamatan Krui Selatan, dan Way Balak Pekon Rawas Kecamatan Pesisir Tengah," ujar Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

Sementara itu, kata Wakil Bupati, Zulqoini Syarif, petugas yang melakukan penjagaan terdiri dari TNI, Polri, Polisi Kehutanan (Polhut), Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), dan dibantu masyarakat. "Petugas juga sudah memasang dua perangkap yakni di Atar Lebuay Kecamatan Pesisir Tengah dan Pekon Pelita Jaya," lanjut Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.

Wakil Bupati, Zulqoini Syarif juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi dari petugas, diperkirakan ada empat ekor harimau yang berkeliaran disekitar wilayah Way Balak Pekon Rawas dan satu ekor di Pekon Pelita Jaya. 

"Untuk itu kami mengimbau agar masyarakat mengurangi kegiatan di wilayah perkebunan, dan berhati-hati jika melintas di jalur di wilayah perkebunan, upayakan selalu ada teman, dan segeralah berkoordinasi dengan petugas atau pemerintahan Pekon setempat jika melihat keberadaan harimau," pungkas Wakil Bupati, Zulqoini Syarif.(Try/Red/Min/GP)

PLT. Sekda menghadiri sekaligus membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di ruang rapat Bupati

Gempur News.id., Pesisir Tengah -- menghadiri sekaligus membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), di ruang rapat Bupati, Lantai 4 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Kamis (19/12/2024).

Tampak hadir juga dalam kegiatan tersebut Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., dan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pj. Sekda, Jon Edwar menyampaikan bahwa natal dan tahun baru adalah momen yang membawa tantangan tersendiri bagi Pemkab Pesibar dan jajarannya, baik dari sisi keamanan, kelancaran lalu lintas, hingga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Karenanya, Pemkab Pesibar bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyiapkan langkah-langkah strategis guna memastikan perayaan natal dan tahun baru dapat berjalan dengan aman, lancar dan kondusif. 

"Dalam hal keamanan dan ketertiban diharapkan seluruh jajaran TNI, Polri, dan Satpol-PP dan Damkar untuk bersinergi menjaga keamanan selama masa perayaan. Pastikan bahwa rumah ibadah, tempat wisata, serta pusat-pusat keramaian berada dalam pengawasan yang baik. Kita juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan tetap saling menghormati," ujar Pj. Sekda, Jon Edwar.

Terkait kelancaran lalu lintas dan transportasi, Pj. Sekda, Jon Edwar meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) melakukan pengaturan lalu lintas dan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok. Posko-posko pelayanan terpadu juga harus didirikan di titik-titik strategis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. "Ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya. Saya juga meminta kepada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DiskopUKMdag) serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) untuk memantau ketersediaan bahan pokok, memastikan harga tetap stabil, dan bersama-sama dengan satgas pangan mengambil tindakan jika ditemukan praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang," tegas Pj. Sekda, Jon Edwar.

Pj. Sekda, Jon Edwar melanjutkan, dalam hal kesiapsiagaan bencana mengingat potensi cuaca ekstrem di akhir tahun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta agar mempersiapkan tim tanggap darurat untuk menghadapi kemungkinan bencana alam.

Lebih jauh Pj. Sekda, Jon Edwar menerangkan, empat faktor utama yang menentukan inflasi yaitu 4K, diantaranya ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. 4K tersebut perlu menjadi perhatian serius. Pemerintah telah merumuskan enam upaya konkrit pengendalian inflasi sebagai berikut, diantaranya operasi pasar murah, sidak ke pasar, kerjasama dengan daerah penghasil, gerakan menanam, bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk inflasi.

"Akan tetapi, Pemkab Pesibar baru melaksanakan satu upaya konkrit sepanjang Tahun 2024, yaitu melaksanakan operasi pasar murah. Oleh karena itu, diminta kepada OPD terkait agar meningkatkan kinerja, khususnya terkait upaya konkrit pengendalian inflasi di tahun mendatang. Sedangkan upaya konkrit dalam menghadapi natal dan tahun baru 2025 yang perlu dilakukan dalam rangka memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pangan adalah dengan melakukan sidak ke pasar, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik," pungkas Pj. Sekda, Jon Edwar.(Try/Red/GP)

Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Menggelar Upacara Paripurna bulanan Sekaligus Memperingati Hari Bela Negara dan Hari Ibu Tahun 2024

GempurNews.id., Pesisir Tengah -- Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat menggelar upacara paripurna bulanan sekaligus memperingati Hari Bela Negara dan Hari Ibu Tahun 2024, di Halaman Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Selasa (17/12/2024).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Wakapolres Pesibar, Kompol. Slamet Raharjo, S.H., M.H., dan Komandan Upacara, Ipda. Suryana. Serta dihadiri Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., para Asisten, Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan diikuti masing-masing OPD.

Dalam sambutannya Wakapolres, Slamet Raharjo mengajak semua pihak untuk terus berbenah diri terutama dalam hal meningkatkan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik agar semakin baik, semakin responsif dan memuaskan.

"Seluruh warga negara harus memiliki semangat, kesadaran, dan kemampuan bela negara. Kita harus mempunyai daya tangkal dan ketangguhan dalam menghadapi situasi yang semakin berkembang pesat dan kompleks di segala bidang. Oleh karena itu, kita harus terus membangun sumber daya manusia yang unggul, produktif, inovatif dan berdaya saing serta memiliki kesadaran bela negara," ujar Wakapolres, Slamet Raharjo.

Menurut Wakapolres, Slamet Raharjo, bela negara adalah sikap, perilaku dan tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan negara. Bela negara dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawan dan  rela berkorban dalam pengabdian  kepada bangsa dan negara. "Nilai dasar bela negara adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan kemampuan awal bela negara. 

Nilai-nilai inilah yang harus terus di implementasikan dalam program pembinaan kesadaran bela negara, baik itu di lingkungan pendidikan, lingkungan pekerjaan, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya," jelas Wakapolres, Slamet Raharjo.

Sementara itu, menurut Wakapolres, Slamet Raharjo, tema peringatan Hari Bela Negara tahun ini adalah "Bersama Bela Negara, Kita Wujudkan Bangsa Tangguh dan Berdaya Saing". Tema tersebut sekaligus mengingatkan semua pihak bahwa bela negara bukan hanya tugas TNI dan Polri semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Bela negara tidak selalu dilakukan dengan angkat senjata, tetapi juga melalui kontribusi nyata sesuai dengan peran masing-masing. Sebagai pelajar, bela negara diwujudkan melalui semangat belajar dan meraih prestasi. Sebagai

tenaga kesehatan, bela negara dilakukan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebagai petani, nelayan, maupun pelaku usaha, bela negara tercermin dari kerja keras dan dedikasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

"Ditengah tantangan global, seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan persaingan ekonomi yang semakin ketat, mari jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas, menjaga persatuan dan bersama- sama membangun bangsa yang mandiri dan berdaya saing. Dengan semangat bela negara, kita mampu menghadapi segala tantangan dan mengubahnya menjadi peluang untuk kemajuan bangsa. Diharapkan momentum Hari Bela Negara semakin memperkokoh komitmen untuk menjaga persatuan, membangun bangsa dan mewujudkan indonesia yang adil, makmur dan sejahtera," lanjut Wakapolres, Slamet Raharjo.(Izun/Red/GP)

Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja, di Hotel Sunset Beach Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah

Gempur News.id., Pesisir Tengah -- Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Audi Marpi, S.Pd., M.M., membuka kegiatan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, di Hotel Sunset Beach Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah, Senin (11/11/2024).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Narasumber dari Pelaksana Harian (Plh) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Lampung Dra. Yanti Yunidarti, M.M., forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dalam sambutan Bupati, Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., yang disampaikan Asisten I, Audi Marpi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Perindustrian (Disnakerind) untuk memberikan dukungan yang berkelanjutan kepada generasi muda dalam memasuki dunia kerja dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Pemkab Pesibar menyadari bahwa saat ini adalah masa transisi yang penting dalam kehidupan para generasi muda. Menyelesaikan pendidikan SMK adalah sebuah pencapaian yang patut diberi penghargaan, dan langkah selanjutnya yang diambil oleh para pelajar SMK akan membentuk dasar bagi masa depan," ujar Asisten I, Audi Marpi.

Menurut Asisten I, Audi Marpi, mempertemukan antara karakteristik individu dengan peluang atau kesempatan kerja yang ada sehingga seseorang pencari kerja menyadari realitas potensi dirinya dan dapat memiliki gambaran obyektif tentang peluang kesempatan kerja dan pada akhirnya mampu menentukan pilihan karirnya secara tepat

"Selama ini permasalahan yang ditemui secara umum, para pencari kerja kurang memahami kondisi diri serta minimnya informasi atau pengetahuan tentang dunia kerja maupun pasar kerja. Oleh karenanya, program penyuluhan dan bimbingan pencari kerja ini sangat diperlukan bagi para pencari kerja dan pihak pelaku yang melaksanakan fungsi pelayanan penempatan kerja kepada seluruh peserta penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja mengikuti kegiatan kali ini. Untuk itu diharapkan untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh- sungguh, sehingga maksud dan tujuan kegiatan dapat tercapai secara optimal," pungkas Asisten I, Audi Marpi. (Try/Red/Min/GP)

Bupati Melapas pemberangkatan 15 orang Jamaah Umroh Tahun 2024, di Loby Lantai 1 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar

Gempur News.id., Pesisir Tengah -- Bupati Pesisir Barat , Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., melepas pemberangkatan 15 orang Jamaah Umroh Tahun 2024, di Loby Lantai 1 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Minggu (10/11/2024).

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Pesibar, Septi Heri Agusnaeni, S.E., M.H., para Asisten, Staf Ahli, dan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam sambutannya Bupati, Agus Istiqlal mengatakan bahwa ibadah umroh adalah tidak hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati yang harus dijalani dengan penuh kesadaran, khusyuk, dan rasa syukur. "Janganlah lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar perjalanan ini menjadi lancar, aman, dan diberkahi. Semoga semua jamaah umroh bisa kembali dengan hati yang suci, jiwa yang tenang, dan dosa-dosa yang diampuni," harap Bupati, Agus Istiqlal.

Bupati, Agus Istiqlal berpesan kepada para jamaah agar dapat melaksanakan ibadah umroh dengan penuh keikhlasan dan menjaga kesehatan selama perjalanan. Keberangakatan para jamaah juga menjadi momen kebanggaan dan syukur bagi masyarakat Pesibar yang diharapkan perjalanan ibadah tersebut berjalan lancar dan para jamaah dapat menunaikan umroh dengan baik, kembali ke tanah air dengan selamat. "Jadikanlah perjalanan ini sebagai momen introfeksi diri memanfaatkan waktu di tanah suci untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, merenungkan hidup dan meraih pengampunannya. Tetaplah menjaga sikap saling menghormati dan tolong menolong dalam kelompok ini. Sehingga perjalanan umroh ini dapat menjadi pengalaman yang berharga dan bermakna untuk kita semua," kata Bupati, Agus Istiqlal.

Lebih lanjut Bupati, Agus Istiqlal menyampaikan, para jamaah tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh agama hingga masyarakat umum yang terpilih melalui proses seleksi. "Program tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada warga Pesibar yang ingin beribadah umroh namun terkendala biaya, sehingga dapat mewujudkan impian mereka dengan biaya dari hibah daerah," pungkas Bupati, Agus Istiqlal.izun/Red/GP)

Wakil Bupati Pesisir Barat Hadir Rapat Paripurna DPRD

GempurNews.id., Pesisir Tengah -- Wakil Bupati Pesisir Barat (Pesibar), A. Zulqoini Syarif, S.H., menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pesibar Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Pesibar, Selasa (5/11/2024).

Rapat paripurna yang dihadiri 23 dari 25 anggota DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD, Mohammad Emir Lil Ardi, S.H., dan didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri.

Tampak hadir juga Pj. Sekda, Drs. Jon Edwar, M.Pd., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, dan Camat.

Pandangan umum fraksi pertama disampaikan Fraksi NasDem melalui juru bicara, Rendi Rinaldi mengatakan bahwa pertama, Fraksi NasDem melihat dan memandang Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pesibar. Untuk itu, pihaknya berharap kinerja yang lebih giat lagi dari OPD untuk menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam pencapaian PAD.

"Kedua, dalam menghadapi tantangan penanganan bencana di Pesibar, Fraksi NasDem memberikan perhatian serius pada perlunya litigasi bencana dan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan mitigasi dan respon terhadap bencana. Pesibar, dengan letak geografisnya yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan tanah longsor sehingga perlu dilakukan pendekatan penanganan yang komprehensif, terencana dan berkelanjutan. Fraksi NasDem berharap, melalui peningkatan kolaborasi dan alokasi anggaran yang tepat , Pesibar dapat lebih siap dalam melindungi masyarakat dan meminimalkan dampak dari bencana yang mungkin terjadi," ujar Juru Bicara Fraksi NasDem, Rendi Rinaldi.

Ketiga, Fraksi NasDem melihat adanya ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp831.270.805.584. Hal itu akan sangat mencerminkan bahwa sumber PAD masih belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan dan operasional kabupaten secara mandiri. Pendapatan transfer dari pusat mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK), dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang bertujuan menopang sektor pembangunan dan pelayanan publik. Namun dengan ketergantungan Pesibar dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat struktur ekonomi lokal agar lebih mandiri berkelanjutan.

"Keempat, Fraksi NasDem memberikan masukan penting terkait digitalisasi pelayanan publik, sebagai upaya mendesak untuk meningkatkan efisiensi transparansi pelayanan kepada masyarakat. Di era digital saat ini aksesibilitas layanan menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan, dan Fraksi NasDem melihat digitalisasi sebagai solusi strategis untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terjangkau," kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi.

Masih kata Juru Bicara, Rendi Rinaldi, poin kelima, Fraksi Nasem memandang perlu melalui swasembada pangan diharapkan dapat mengurangi ketergantungan tersebut, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam pencapaiannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, petani, nelayan, serta seluruh masyarakat. Dengan potensi sumber daya yang ada, swasembada pangan bukan hanya visi, tetapi tujuan yang bisa dicapai melalui sinergidan perencanaan yang matang. "Keenam, Fraksi NasDem berharap dengan meningkatkan profesionalitas ASN dan memperkuat Upaya dalam menarik investor, Pesibar akan berkembang menjadi daerah yang sejahtera dan berdaya saing, melalui sinergi antara pemerintahan yang professional dan terbukanya peluang investasi. Fraksi NasDem optimis Pesibar dapat mencapai target pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor," tandas Juru Bicara, Rendi Rinaldi.

Pandangan fraksi kedua yakni Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan Juru Bicara, Mat Muhizar bahwa Pertama, Fraksi PDI Perjuangan memberikan pandangan kepada Pemkab Pesibar tentang prinsip anggaran berimbang, sebagai daerah yang tergolong berpendapatan rendah, pola penyusunan anggaran pendapatan dan belanja sebaiknya dilakukan dengan prinsip anggaran berimbang. Hak itu bertujuan untuk memudahkan perencanaan belanja sesuai dengan pendapatan dan terhindar dari kemungkinan defisit anggaran pada setiap tahun anggaran.

"Kedua, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti berkenaan dengan kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang masih tinggi di Pesibar, kami menilai bahwa pemkab belum sepenuhnya mempunyai komitmen dalam menangani permasalahan tersebut. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar mencari solusi dan konsisten terhadap permasalahan tersebut," pinta Juru Bicara, Mat Muhizar.

Selanjutnya ketiga, Fraksi PDI Perjuangan meminta adanya pemerataan pembangunan, dikarenakan berdasarkan hasil pengawasan dilapangan tepatnya di Pekon Pagar Bukit dan Pekon Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat belum pernah adanya pembangunan insfrastruktur jalan. Meski pemerintah daerah pernah merencanakan anggaran untuk pembangunan jalan di wilayah tersebut namun hingga saat ini belum adanya pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat, maka Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemkab memprioritaskan pembangunan di wilayah tersebut sebagai upaya pemerataan pembangunan.

Keempat, berdasarkan hasil pengawasan adanya pembangunan kantor TP-PKK yang hingga saat ini belum selesai dan belum dapat dimanfaatkan oleh daerah, hal ini harus menjadi kajian dan evaluasi bahwa pembangunan insfrastruktur penting namun harus tepat guna, tepat sasaran dan terukur. "Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab melalui Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) agar menunda penambahan anggaran gedung TP-PKK yang dinilai realisasi pelaksana pembangunannya memprihatinkan dan belum layak," ujar Juru Bicara, Mat Muhizar.

Kelima, Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah daerah mengevaluasi dan meninjau kembali terkait serapan alokasi dana sebagai upaya tepat guna dan tepat sasaran seperti urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar pada DPUPR yang dialokasikan anggaran sebesar Rp43.563.242.600, antara lain melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Pengembngan Pemukiman, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Program Penyelenggaraan Jalan. Namun pihaknya mengamati adanya anggaran Lingkungan Hidup yang dialokasikan dana sebesar Rp6.763.872.100, antara lain melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Persampahan yang masuk dalam anggaran urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dinilai adanya duplikasi atau tumpang tindih dalam serapan anggaran.

"Keenam, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar setiap hasil evaluasi dan perubahan keuangan saerah bersama dengan pemprov, harus melakukan koordinasi dan pembahasan kembali dengan DPRD terkait hasil dari evaluasi tersebut bertujuan adanya sinergitas kinerja dan pengawasan yang transparan. Ketujuh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan mengkaji kembali mengenai pembangunan kantor Camat Pulau Pisang yang dilakukan pada tahun 2015 dan hingga saat ini tidak bisa digunakan sebagaimana direncanakan, maka persoalan ini harus segera ditindaklanjuti sebagai upaya penegakan hukum yang bermartabat di Pesibar," lanjut Juru Bicara, Mat Muhizar.

Poin berikutnya kedelapan, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab agar bekerja dengan penuh tanggungjawab dan akuntabel bukan sekedar wacana, sebab pencapaian dari target selama ini belum signifikan dari perencanaan. Kesembilan, Fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, maka pemerintah daerah harus memiliki komitmen, konsentrasi maupun inventarisasi permasalahan yang ada dilapangan. Misalnya permasalahan bendungan dan irigasi yang tidak berpungsi sebagaimana layaknya maka pemda harus melakukan perawatan pun perbaikan upaya kebermanfaatan bagi masyarakat Pesibar.

"Kesepuluh, Fraksi PDI Perjuangan meminta pemkab tidak perlu menambah anggaran Gedung SMPN 1 Krui, sebab jika ada penambahan anggaran perlu di evaluasi, permasalahan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bukan sekedar bangunan fisik, diketahui kondisi bangunan SDN 16 Krui Kecamatan Bangkunat yang sempat viral karena sarana dan prasarana pendidikan yang jauh dari kata memadai perlu menjadi bahan kajian bahwa begitu pentingnya perhatian pemerataaan pembangunan di sektor Pendidikan dan tidak hanya terpusat. Diketahui juga adanya kasus perundungan di SMPN 2 Krui yang juga viral di media sosial beberapa waktu lalu, ini juga hal yang harus kita kaji dan benahi didunia pendidikan Pesibar. Maka fraksi PDI Perjuangan meminta kepada pemkab agar melakukan resolusi yang tepat dan berkesinambungan karena kita bukan hanya meningkatkan infrastruktur saja namun membangun sumber dayamanusia yang berkarakter dan berbudaya juga tak kalah pentingnya," pungkas Juru Bicara, Mat Muhizar.

Pandangan fraksi ketiga yakni Fraksi PPP yang disampaikan Juru Bicara, Risman Arif menyampaikan bahwa pertama, meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat menjelaskan arah tujuan serta prioritas pembangunan Tahun Anggaran 2025. Kedua, Fraksi PPP melihat bahwa proyeksi pendapatan daerah Tahun 2025 terkesan tidak bergerak kearah lebih baik, dibanding dengan target pendapatan tahun sebelumnya. Karenanya, Fraksi PPP mempertanyakan jalan atau terobosan inovatif lain guna mengekstraksi sumber-sumber pendapatan daerah yang lebih luas agar proyeksi pendapatan daerah bisa melampaui proyeksi APBD 2024. Fraksi PPP juga mengingatkan tentang pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan pajak melalui optimalisasi sistem, peningkatan kapasitas petugas pajak, dan perluasan basis wajib pajak.

"Ketiga, Fraksi PPP mempertanyakan alasan terjadinya penurunan secara signifikan terhadap anggaran pada Sekretariat DPRD Pesibar. Keempat, Fraksi PPP meminta pemkab mengevaluasi terkait pembangunan gedung Pemkab Pesibar yang pada dasarnya belum selesai sepenuhnya, namun adanya utang Pemkab Pesibar disebabkan gagal bayar terhadap kontraktor. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah sistem multiyears dalam upaya penyelesaian pembangunan tersebut. Menurut kami dalam hal ini tidak ada alasan yang relevan untuk melanjutkan pembangunan gedung Pemkab Pesibar, maka dari itu kami meminta agar mengevaluasi dan mengkaji kembali permasalahan-permasalahan yang menyebabkan tidak dapat diselesaikannya pembangunannya sesuai dengan RPJMD," jelas Juru Bicara, Risman Arif.

Poin kelima, Fraksi PPP meminta pemkab untuk menyesuaikan visi dan misi Bupati yaitu kesejateraan masyarakat, karenanya agar tercapai harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan dari pada belanja untuk kebutuhan birokrasi. Fraksi PPP juga menilai bahwa rendahnya kualitas sejumlah kegiatan fisik yang menggunakan anggaran daerah dikarenakan lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan anggaran tersebut.

Keenam, Fraksi PPP meminta pemerintahan daerah lebih objektif dalam mengalokasikan anggaran pembangunan dan infrasruktur, sehingga dapat menyesuaikan terhadap APBD agar tidak memaksakan pembangunan, terlebih anggaran daerah mengalami defisit. Oleh sebab itu Fraksi PPP mendorong agar pemerintahan daerah melakukan evaluasi. "Ketujuh, Fraksi PPP akan mengakomodir dan menolak usul pemerintah terhadap Rencana APBD 2025 jika tidak tepat sasar dan tepat guna atas kepentingan rakyat," jelas Juru Bicara, Risman Arif.

Pandangan fraksi keempat yakni Fraksi PKB melalui Juru Bicara, Edy Yurson, pertama Fraksi PKB menyetujui RAPBD Tahun

2025 sebesar Rp876.035.746.935, untuk dibahas bersama dengan DPRD mulai dari tingkat Komisi sampai dengan tingkat Badan Anggaran (Banang). Kedua, Fraksi PKB mencermati biaya operasi yang direncanakan

sebesar Rp644.988.033.124, untuk lebih diefisienkan lagi, mengingat kecilnya belanja modal Tahun 2025. Disatu sisi masyarakat menantikan adanya pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, gedung sekolah-

sekolah dan infrastruktur lainnya secara merata. Salah satunya jalan di Paku Negara Kecamatan Pesisir Selatan sepanjang 10 KM, dan harus direalisasikan Tahun 2025 karena kondisi jalan yang sangat tidak memadai sedangkan jalan tersebut menjadi sentra mobilisasi hasil pertanian.

Ketiga, Fraksi PKB meminta TAPD bersama DPRD untuk menganggarkan cicilan pembayaran utang di Tahun 2025 dari belanja modal yang direncanakan. Keempat, berkaitan dengan rencana PAD pada Tahun

2025 sebesar Rp29.665.827.206, Fraksi PKB meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) target tersebut bisa tercapai, sehingga bisa melihat adanya kemajuan atau peningkatan PAD Pesibar dari Tahun 2016 hingga Tahun 2025 mendatang.

"Kelima, Fraksi PKB mempertanyakan penyebab APBD yang tidak pernah mengalami kenaikan secara signifikan, bahkan cenderung menurun dari Tahun 2016 hingga Tahun 2024, sementara kebutuhan mengalami peningkatan setiap tahun sesangkan anggaran tidak bertambah. Keenam, Fraksi PKB meminta penjelasan atas hasil pengamatan terhadap para kepala OPD yang minim keberhasilan menjemput program pusat. Ketujuh, meminta penjelasan Dinas Pariwisata (Dispar) terkait keseriusan pemerintah pusat akan membangun infrastrutur fasilitas surfing di

Pesibar, hal tersebut perlu dipastikan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pemerintah pusat Tahun 2025, karena tidak menutup kemungkinan ada kewajiban Pemkab Pesibar untuk menyediakan dana

pendamping, sehingga perlu dianggarkan pada APBD Tahun 2025," kata Juru Bicara, Edy Yurson.

Juru Bicara, Edy Yurson melanjutkan, poin kedelapan, yakni Fraksi PKB meminta TAPD agar memperhatikan dan mengakomodir pokok-pokok pikiran Anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil) pada Tahun 2025 yang akan datang, hal tersebut menunjukan adanya hubungan harmonis antara eksekutif dan legislatif. Kesembilan, meminta Disdikbud agar lebih meningkatkan pembinaan kepada kepala sekolah dan guru-sekolah dasar dan SMP, agar SDM anak-anak semakin menuju kearah peningkatan mutu yang lebih baik. Karena saat ini kepala sekolah dan guru sering merasa ketakutan dengan pihak-pihak tertentu, sehingga masyarakat akan berbuat baik saja disekolah tersebut menjadi momok oleh kepala sekolah dan para guru," ujar Juru Bicara, Edy Yurson.

Kesepuluh, Fraksi PKB meminta para kepala OPD agar lebih meningkat hubungan komunikasi secara intens kepada kementerian-kementerian terkait, karena banyak program-program pusat mulai dari yang kecil sampai bersekala besar untuk kabupaten kota diseluruh Indonesia, terutama Kepala Dinas Sosial (Dinsos) yang saat ini menjabat dinilai keberhasilannya menjemput program pemerintah pusat jauh menurun dibandingkan dengan Kepala Dinsos sebelumnya yang saat ini sudah pensiun, Marzuki. "Kesebelas, Fraksi PKB meminta penjelasan berkaitan lebih besar

penganggaran biaya modal di bidang kebudayaan sebesar Rp700.000.000, dibanding Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebesar Rp659.000.000, yang menjadi tumpuan ketahanan pangan masyarakat Pesibar," tukas Juru Bicara, Edy Yurson.

Pandangan fraksi kelima yaitu Fraksi Amanat Indonesia Raya, yang disampaikan Juru Bicara, Andri Yuriza, pertama, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan secara detail pada Ranperda APBD Tahun 2025 terkait adanya defisit sebelum pembiayaan sebesar Rp1 Milyar yang digunakan untuk menutupi defisit pengeluaran pembiayaan sehingga Silpa Tahun berkenan menjadi Rp0. Kedua, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan terkait adanya kenaikan pada belanja operasi. Ketiga, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan tentang hutang dan skema pembayaran yang saat ini menjadi tanggungan dan beban APBD Pesibar Tahun 2025. Keempat, Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta penjelasan mengenai anggaran biaya tak terduga yang mencapai angka Rp7 Milyar.

Juru Bicara, Andri Yuriza menegaskan Fraksi Amanat Indonesia Raya meminta agar anggaran sebesar Rp. 877.035.746.935, bisa disahkan jika jumlah tersebut sudah dinilai bisa mengakomodir hak-hak dan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, Fraksi Amanat Indonesia Raya sepakat untuk mengevaluasi dan menolak Ranperda APBD Tahun 2025 menjadi Perda jika dalam pembahasan dinilai tidak konkrit dan tidak ada keberpihakan kepada masyarakat.

Fraksi Amanat Indonesia Raya memberikan beberapa catatan-catatn yang akan menjadi pembahasan di tingkat komisi dan badan. Pertama, seluruh poin yang terdapat dalam Nota Keuangan Ranperda APBD Tahun 2025 akan dibahas secara detail dan melihat dari progress serta hasil kegiatan di tahun sebelumnya. Kedua, anggaran pendidikan harus menjadi catatan khusus karena hingga saat ini masih banyak sekolah yang perlu dilakukan renovasi seperti yang terjadi di Way Haru, gedung sekolah tidak layak pakai hingga masyarakat secara swadaya melakukan iuran untuk renovasi mencapai Rp1 juta per orang. Atap sekolah bocor di SDN 51 Krui Pekon Biha hingga menggangu aktivitas belajar. Ketiga, mengembalikan nama-nama sekolah kepada nama sebelumnya yang mencirikhaskan sekolah di wilayah setempat. "Saat ini pengurutan sekolah hingga ratusan dan dengan satu nama yaitu Krui membuat rancu dan membingungkan," ucap Juru Bicara, Andri Yuriza.

Keempat, meminta DPUPR untuk dapat memprioritaskan pembangunan seperti, pengerasan jalan lingkar pekon yang ada di wilayah Way Haru, Siring Gading, Bandar

Dalam dan Way Tiyas. Peningkatan jalan di Pekon Tanjung Rejo Kecamatan Bangkunat tepatnya jalan menuju Pasar Sabtu Pekon Tanjung Rejo guna menunjang kegiatan ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Peningkatan jalan penghubung antara Pekon Tanjung Raya menuju Pekon Paku Negara, mengingat jalan tersebut sebagai penunjang ekonomi dan produktivitas pertanian masyarakat Kecamatan Pesisir Selatan yang merupakan penghasil padi terbesar di wilayah Pesibar. Peningkatan jalan untuk menunjang ekonomi dan produktivitas masyarakat Kampung Sawah Pekon Tanjung Raya yang saat ini kondisinya rusak parah. Dan pembangunan jembatan gantung yang saat ini roboh dan tidak bisa dipergunakan lagi

untuk akses jalan dari Pemangku I Pekon Biha menuju Pemangku Tabak Pekon Biha.

"Kelima, pemanfaatan jembatan yang telah dibangun namun tidak dipergunakan tepatnya jembatan di Way Tuwok yang menghubungkan Pekon Kampung Jawa menuju Pasar Mulya," tandas Juru Bicara, Andri Yuriza.

Pandangan fraksi terakhir yaitu Fraksi Golkar oleh M. Syahruddin. Pertama, Fraksi Golkar mengingatkan agar tidak ada angka-angka khayalan pada pendapatan daerah yang disusun dalam APBD Tahun 2025 yang akan berimbas pada tersendatnya cashflow keuangan daerah, sehingga menghambat tahapan pengerjaan proyek-proyek pembangunan yang dapat menyebabkan buruknya kualitas pembangunan. Kedua, dalam hal pengawasan pengerjaan proyek pembangunan, Fraksi Golkar mengingatkan semua pihak terkait agar dilakukan secara maksimal. Hal itu bertujuan agar tidak ada penyimpangan terhadap spesifikasi kerja yang sudah direncanakan. Sehingga tidak terjadinya kasus-kasus hukum yang menimpa para mitra kerja di lingkungan Pemkab Pesibar. Ketiga, Fraksi Golkar berharap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2025 agar menganut pemerataan pembangunan dan peningkatan infrasruktur serta pembangunan jalanraya, sarana dan prasarana daerah, contohnya jalan Sukamaju – Pintau Villa di Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bangkunat yang kurang memadai, jalan depan Kantor Kecamatan Bangkunat yang harus segera diperbaiki. Selain itu, jalan Villa Repong Way Batu Kelurahan Pasar Krui menuju Pekon Pahmungan rusak parah tidak menjadi perhatian pemerintah, pembangunan jalan sepanjang Pekon Pahmungan yang masih kurang memadai, jalan tembusan dari Pekon Pahmungan menuju RSUD. KH. M. Thohir harus segera diperbaiki. Dan jalan Simpang Gerbang dari Fajar Bulan sampai Penggawa Lima Kecamatan Way Krui harus segera diperbaiki. "Fraksi Golkar berharap untuk semua infrastruktur jalan yang menghubungkan antar pekon, agar ada skala prioritas dalam pembangunan dan perbaikannya sehingga kondisi jalan yang memang benar-benar kondisinya rusak parah bisa segera diperbaiki dan kedepan semua jalan penghubung antar pekon di Pesibar dapat merasakan pembangunan," pinta Juru Bicara, M. Syahruddin.

Keempat, Fraksi Golkar meminta OPD terkait segera merehab atau membangun kembali bendungan Way Bambang Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Bangkunat yang jebol sejak Tahun 2023 hingga mengakibatkan sumber air terputus dan tidak dapat mengairi persawahan di Pekon Tanjung Kemala dan Pekon Sukamarga. Kelima, Fraksi Golkar meminta Pemkab Pesibar segera memperhatikan sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya memperihatinkan seperti gedung sekolah ambruk di SMP 15 Krui Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan dan Gedung sekolah SD 05 Pekon Sukanegara yang kondisinya perlu diperbaiki. "Terakhir, Fraksi Golkar mempertanyakan perkembangan upaya pemekaran pekon seperti Pekon Persiapan Kunyaian Agung dan Pekon Persiapan Cukuh Bunjak Kecamatan Pesisir Selatan dan Pekon Persiapan Kuta Mulya Kecamatan Bangkunat," tukas Juru Bicara, M. Syahruddin.(Izun/Red/Min)